SBY…OH…SBY

Baca Kompas dibawah ini, Pemerintah RI ikut arus besar dalam memberi dukungan untuk kemerdekaan Kosovo. Pernyataan SBY mengisyaratkan tidak ada pendirian sama sekali. “kalau kemerdekaan Kosovo baik untuk dunia dan didukung oleh bangsa bangsa lainnya maka Indonesia akan mendukung” apa urusannya dengan baik untuk dunia?

Seorang President dengan jumlah populasi muslim terbesar didunia memberi pernyataan seolah olah Indonesia ini negara kecil yang ikut saja dengan kemauan bangsa lain. Tak ada integritas tak ada political will sebagai pemeran utama, hanya ingin jadi figuran kelas kacang.

Se Mara’bal Mara’bal-nya (baca: seburuk-buruknya) Pak Harto dia masih berani memberi tempat untuk kedutaan Palestine, memberi tempat untuk kedutaan Yaman Selatan yang komunis dimasa lalu. Datang ke Philiphine disaat negeri itu dalam keadaan huru hara. Masuk ke Bosnia ditengah perang saudara. Masih ada harganya Republik ini dimata dunia. Sekarang ini President cuma gede badan doang… istilah betawinya Gede……..

Kemerdekaan Kosovo Indonesia Dukung Arus Besar

Kompas Selasa, 19 Februari 2008 | 01:53 WIB

Jakarta, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan,Indonesia yang juga anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mencermati perkembangan di Kosovo setelah mendeklarasikan kemerdekaan. Dukungan Indonesia akan diberikan jika kemerdekaan itu merupakan keputusan terbaik bagi dunia.

Bagi Indonesia yang paling tepat adalah mencermati perkembangan. Andai kata kemerdekaan Kosovo adalah yang terbaik bagi bangsa Kosovo, bagi Eropa, dan bagi dunia tentu Indonesia juga akan berada pada posisi untuk menghormati proses itu,” ujar Presiden Yudhoyono dalam jumpa pers bersama Presiden Finlandia Tarja Halonen seusai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/2).

Menurut Presiden, Indonesia menghormati kedaulatan dan keutuhan teritorial sebuah negara. Indonesia juga menyadari Kosovo memiliki situasi khusus karena sesungguhnya bagian dari proses dekonstruksi bekas negara Yugoslavia yang masih menyisakan masalah.

”Oleh karena itu harus ada akhir, harus ada solusi bagaimana masa depan Kosovo yang tepat sebagai bagian dari aliran masalah di bekas negara Yugoslavia,” ujarnya.

Indonesia sesungguhnya berharap ada solusi damai, konsensus multilateral, atau kesepahaman tentang bagaimana yang terbaik bagi Kosovo. Namun, Indonesia juga menyadari upaya itu mengalami jalan buntu.

Presiden mendapat laporan dari Duta Besar Indonesia di PBB bahwa pertemuan di tingkat DK PBB telah dilaksanakan, tetapi bukan menyangkut pengakuan atau bukan pengakuan Kosovo. Pertemuan masih melebar tentang legalitas proses kemerdekaan itu.

Presiden Finlandia Tarja Halonen mengatakan telah mendiskusikan masalah Kosovo dengan Presiden Yudhoyono.

Diskusi

Mantan Presiden Finlandia Martti Ahtisaari adalah utusan Sekretaris Jenderal PBB untuk Kosovo.

”Kami belum dapat menghasilkan konsensus tentang Kosovo. Tetapi, seperti telah disampaikan Presiden Indonesia, masalah tersebut harus segera diselesaikan. Uni Eropa menganggap Kosovo adalah bagian dari wilayahnya karena ada di jantung Eropa,” ujarnya.

Presiden Tarja Halonen mengemukakan, saat ini tengah dilakukan pertemuan para menteri luar negeri Uni Eropa untuk membahas masalah Kosovo. Ia berharap pertemuan itu bisa menghasilkan usulan yang dapat menjamin proses damai.

”Mengenai pengakuan terhadap kemerdekaan Kosovo, menurut kami, hal ini mungkin saja terjadi. Karena itulah kami berdiskusi untuk menentukan sikap. Akan tetapi, hal yang juga penting adalah bagaimana mengumpulkan sumber daya kita untuk menjaga situasi di Kosovo supaya tetap tenang, damai, dan konstruktif ,” ujar Presiden Finlandia itu.

Sesuai prinsip preambul

Di tempat terpisah di Jakarta, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendukung kemerdekaan Kosovo. Dukungan ini sejalan dengan prinsip preambul Undang-Undang Dasar 1945 yang menghendaki segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Itu sebabnya PKS meminta Pemerintah Indonesia segera mendorong pembicaraan damai antara warga Kosovo dan Pemerintah Serbia walaupun Parlemen Serbia
telah mengesahkan usulan untuk melakukan tindakan keras dan segera terhadap deklarasi sepihak Kemerdekaan Kosovo.

Hal ini disampaikan Ketua Departemen Politik, Pertahanan, dan Keamanan Dewan Pimpinan Pusat PKS Al Muzzammil Yusuf dan anggota Fraksi PKS DPR, Mutammimul Ula, di Jakarta, Senin.

”Tuntutan kemerdekaan Kosovo adalah akibat logis dari trauma masyarakat Kosovo terhadap kekejaman Serbia pada awal dekade 1990-an terhadap bangsa Bosnia dan juga etnis Albania di Kosovo,” ujar Al Muzzammil.

Menurut Al Muzzammil, baik Kosovo maupun Bosnia, yang penduduknya sama-sama mayoritas Muslim, mempunyai trauma atas penyiksaan Serbia. Apalagi, Eropa dan negara lain di dunia pada waktu terjadinya pemusnahan etnis di Bosnia terbukti lambat bereaksi untuk menghentikan pemusnahan itu.

”Bahkan, pengadilan HAM soal kasus itu pun sampai kini belum tuntas. Maka, pilihan kemerdekaan adalah pilihan yang paling jelas terhadap upaya Kosovo untuk menjamin eksistensi bangsa dan agama mayoritas masyarakat Kosovo,” ujarnya.

Kemerdekaan Kosovo dari bangsa Serbia, menurut Al Muzzammil, bisa menjadi solusi untuk pencegahan pemusnahan etnis oleh Serbia, yang punya noda sejarah, yakni sangat anti pada perbedaan agama.

”Anti-Islam di pemerintahan Serbia dekade 1990-an itu, saya ketahui langsung saat saya menyerahkan bantuan Muslimin Indonesia ke Bosnia pada Juni 1996. Ketika itu saya berjumpa dengan eks tokoh sosialis Bosnia yang nyawanya terancam oleh pihak Serbia hanya karena dia beragama Islam,” ujarnya.

Mutammimul Ula meminta Organisasi Negara-negara Islam (OKI) dan Pemerintah Indonesia atas nama kemanusiaan dan penghormatan kepada hak eksistensi pemeluk agama yang berbeda mengeluarkan dukungan atas kemerdekaan Kosovo.

”Apabila jalan damai internal tersebut gagal atau tidak mungkin dilanjutkan, sebaiknya Indonesia mendorong pengakuan internasional melalui Majelis Umum PBB sebagai forum multilateral yang melibatkan seluruh negara anggota,” ujarnya.

Menurut Mutammimul Ula, pengakuan kemerdekaan Kosovo melalui Majelis Umum PBB akan memperoleh bobot yang lebih beradab ketimbang pengakuan sepihak dari Amerika Serikat, Uni Eropa, bahkan resolusi Dewan Keamanan. (inu/mam)

Sumber: Geis Khalifah