Sekretaris Menteri Negara (Sesmenneg) BUMN Dr Said Didu mengungkapkan bahwa dari seluruh badan usaha milik negara yang masih merugi, PT PLN (Persero) adalah penyumbang kerugian terbesar.
“Pada tahun 2007, PT PLN persero mengalami kerugian sekitar Rp1,5 triliun. Kerugian ini diperkirakan akan naik lagi pada tahun 2008 mendatang,” kata Sesmenneg BUMN saat hadir di Kota Kendari, Jumat malam.
Kehadiran Sesmenneg BUMN di Kota Kendari dalam rangka menghadiri pembentukan Forum Komunikasi BUMN (FK-BUMN) di Sultra, sekaligus memaparkan perkembangan kinerja BUMN dan arah kebijakan pembinan BUMN ke depan.
Menurut Said Didu, kerugian terbesar yang dialami perusahan PLN itu terutama dari dampak pembelian berbagai macam suku cadang yang dibeli dalam bentuk dolar AS.
Belum lagi dampak dari adanya kenaikan harga BBM yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan itu sendiri.
Ia tidak menyebut secara rinci upaya pemerintah untuk mengurangi beban kerugian yang dialmi PT PLN Persero, namun kata Said Didu, Presiden RI sudah menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah mulai dari pusat hingga ke desa, termasuk masyarakat untuk melakukan penghematan penggunaan listrik.
“Kami yakin dengan penghematan penggunaan listrik, tentu akan berdampak terhadap beban kerugian yang dialami perusahan PLN itu,” katanya.
Di bagian lain, usai mengukuhkan pengurus Forum Komunikasi BUMN, Said mengharapkan agar terus meningkatkan kinerja dan melakukan hubungan kemitraan dengan pemerintah daerah, setidaknya dalam berbagai lingkup kerja sesuai dengan bidang masing-masing.
“BUMN yang ada di daerah harus pandai-pandai menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, sebab dengan menjalin kemitraan satu dengan lain akan membuahkan hasil yang optimal,” katanya.
Wakil Gubernur Sultra, HM Saleh Lasata mengatakan, dengan terbentuknya Forum Komukasi BUMN itu, diharapkan akan memberi nilai positif, terutama ikut membantu program pemerintahan Sultra yang sudah dicanamkan 27 April 2008 lalu.
Program BAHTERAMAS (bangun sejahtera ekonomi masyarakat) Sultra yang diantaranya meliputi tiga progam utama yakni bantuan pendidikan gratis mulai tingkat SD, SLTP hingga SLTA, pengobatan gratis bagi masyarakat miskin dan pemberian dana block grand Rp100 juta untuk desa dan kelurahan.
Ia juga minta kepada BUMN-BUMN yang ada di Sultra, agar di dalam menjalankan aktivitasnya di daerah, lebih transparan dan tidak ada lagi saling menutupi satu dengan lain sehingga tidak ada saling curiga mencurigai satu dengan lainnya.(Antara)
DIarsipkan di bawah: Analisa, Berita, Ekonomi, Investigasi, Nusantara, Protes, Tragis, Wacana
Apa yang disampaikan oleh Sekretaris Meneg BUMN memang benar. Tapi penjelasannya tidak mengungkap hal-hal yang selama ini tidak diketahui publik.
Sebagai suatu perseroan terbatas, seharusnya PLN menjalankan bisnisnya berdasarkan prinsip ekonomi yang sehat, yaitu perbandingan antara cost dan revenue yang menghasilkan keuntungan yang wajar.
Namun dalam kenyataannya PLN yang berbentuk PT harus bekerja seperti PERUM yang semi sosial.
Banyak faktor yang menyebabkan PLN harus tidak beroperasi secara normal. Banyak pembangkit berbahan bakar gas (PLTG) terutama di Jawa terpaksa harus menggunakan solar yang mahal karena kekurangan pasokan gas dari PN Gas. Sedangkan harga solar saat ini mencapai Rp 5000 - 6000/liter. Dengan harga solar Rp. 5000-6000/liter ini seharusnya PLN menjual per Kwh-nya kepada konsumen minimum Rp. 1000. Sementara sekarang ini hanya Rp. 400 - 600 / Kwh, karena setiap mengusulkan kenaikan harga selalu ditolak DPR.
Di lain pihak Pertamina menjual BBM kepada PLN dengan harga sesuai harga pasar.
Sebenarnya apabila PN Gas mampu memasok gas secara kontinyu dan dalam jumlah yang memadai, dan harga per Kwh disesuaikan dengan harga bahan bakar yang dibeli dari Pertamina, maka PLN tidak perlu merugi.
BBM naik, ditemukan sejumlah kenakalan petugas PLN & konsumen yg berusaha untuk bertindak curang, belum lg korupsi besar2 an.. gmn gak rugi??